Lewati ke konten utama
Bahasa
Cari Toko Tani
Beranda › Perkebunan
Indonesia · Sawit

Pemerintah Janji Beri Rasa Aman bagi Petani Sawit: Kebun Rakyat hingga 5 Hektare Dipercepat Pengakuannya

Rapat koordinasi tingkat menteri sepakat memisahkan penataan kebun rakyat dari lahan korporasi, mempercepat sertifikat, dan mengusulkan pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional.

Oleh Tim Redaksi Pondok Daun FarmKamis, 29 Oktober 20265 menit baca
Kebun kelapa sawit milik rakyat
Kebun kelapa sawit milik rakyat. Foto arsip, bukan lokasi dalam berita. (Wikimedia Commons)

Petani sawit rakyat mendapat angin segar dari Jakarta. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang hasilnya diumumkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, pemerintah menegaskan akan memisahkan penataan kebun sawit milik rakyat dari persoalan penguasaan lahan oleh korporasi. Kebun rakyat yang sudah lama digarap akan dipercepat pengakuannya, sementara petani juga diarahkan masuk program peremajaan agar produktivitas kebun tua meningkat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa negara hadir secara penuh untuk memberi rasa aman kepada pekebun kecil. Menurutnya, kelapa sawit adalah sumber daya strategis yang pengelolaannya harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan menaikkan taraf hidup petani.

Apa saja yang disepakati

Rapat tersebut melibatkan banyak lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, lembaga reforma agraria, Badan Pengelola Dana Perkebunan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, hingga BPI Danantara. Beberapa langkah yang disepakati antara lain:

Kebun bekas korporasi dan porsi untuk masyarakat

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah pengelolaan lahan negara di bekas areal PT Torganda yang kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Setelah status kawasan hutannya selesai, investasi melalui badan pengatur BUMN dan Danantara mensyaratkan perusahaan menyisihkan paling sedikit 20 persen kebun untuk masyarakat serta membangun kemitraan yang melibatkan koperasi setempat.

Ketentuan ini penting bagi warga sekitar kebun. Selama ini, banyak warga di sekitar perkebunan besar hanya menjadi buruh harian tanpa kepemilikan kebun. Dengan porsi 20 persen, masyarakat berpeluang memiliki kebun sendiri atau setidaknya menjadi mitra yang mendapat bagi hasil. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada cara pemilihan peserta, keterbukaan perhitungan bagi hasil, dan kesehatan koperasi yang dilibatkan.

Usulan Badan Kelapa Sawit Nasional

Rapat juga mengusulkan pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan ini diharapkan memperkuat posisi petani, merapikan rantai pasok, dan meningkatkan daya saing sawit Indonesia. Saat ini urusan sawit tersebar di banyak kementerian dan lembaga, sehingga petani sering bingung harus mengurus ke mana: legalitas lahan ke satu instansi, dana peremajaan ke instansi lain, dan harga TBS ke pemerintah provinsi.

Usulan ini masih harus melalui proses kebijakan lebih lanjut. Kepala Bappenas menyebut seluruh rekomendasi akan dikoordinasikan secara terpadu dan dilaporkan secara berkala kepada Presiden.

Latar belakang: kebun rakyat di kawasan hutan

Persoalan kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan sudah berlangsung lama. Banyak kebun dibuka puluhan tahun lalu, ketika batas kawasan hutan belum jelas di lapangan atau sebelum penetapan kawasan dilakukan. Akibatnya, ribuan pekebun kecil tidak bisa mengurus sertifikat, sulit mendapat pinjaman bank, dan tidak memenuhi syarat ikut program peremajaan. Sebagian bahkan khawatir kebunnya ditertibkan bersama kebun milik perusahaan besar.

Penertiban kawasan hutan yang gencar dilakukan sejak tahun lalu menambah kekhawatiran tersebut. Karena itu, penegasan bahwa kebun rakyat ditangani terpisah dari penguasaan lahan oleh korporasi menjadi kabar yang ditunggu-tunggu pekebun.

Bagi petani

Pekebun sawit rakyat bisa mulai menyiapkan diri agar tidak tertinggal ketika layanan percepatan dibuka di daerahnya:

Yang perlu dicermati

Kebijakan yang terdengar baik di atas kertas sering terhambat di lapangan. Ada beberapa hal yang patut dicermati petani dan pemerintah daerah. Pertama, data. Pemetaan kebun rakyat membutuhkan peta yang akurat dan disepakati antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih. Kedua, biaya. Pengurusan sertifikat dan STDB seharusnya terjangkau, apalagi bagi pekebun dengan kebun satu atau dua hektare. Ketiga, waktu. Petani berharap percepatan benar-benar terasa, bukan berlarut-larut hingga bertahun-tahun.

Peran kepala desa dan penyuluh sangat menentukan. Mereka yang paling mengenal sejarah lahan di desanya dan dapat membantu petani menyusun dokumen. Bila layanan jemput bola dibuka di desa, petani tidak perlu bolak-balik ke kantor kabupaten yang jauh.

Poin penting

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua kebun sawit rakyat di kawasan hutan otomatis diakui?

Belum tentu. Yang disebut dalam rapat adalah kebun rakyat hingga 5 hektare yang dikelola berkelanjutan lebih dari dua dasawarsa, serta skema khusus bagi kebun perorangan yang dikuasai minimal lima tahun. Rincian syaratnya akan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait.

Apa itu STDB?

STDB adalah Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yaitu tanda pendaftaran bagi pekebun dengan luas di bawah 25 hektare. STDB sering menjadi syarat untuk ikut program peremajaan dan kemitraan.

Ke mana petani bisa bertanya?

Mulailah dari kantor desa, penyuluh perkebunan, atau dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten. Mereka dapat menjelaskan jadwal pendataan dan dokumen yang perlu disiapkan.

NichePertanian IndonesiaKelapa sawit
Kembali ke berita