Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi di Jakarta Timur pada Rabu, 28 Oktober 2026. Sasarannya adalah dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kemudian dijual sebagai beras premium. Di lokasi pertama, Mentan menyebut volume beras yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar 600 ton. Hingga berita ini ditulis, temuan tersebut masih berupa dugaan dan ditangani kepolisian.
Dua lokasi yang diperiksa
Lokasi pertama adalah Toko atau Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X, Pisangan Baru, Matraman. Setelah itu Mentan bersama jajaran Polri melanjutkan pemeriksaan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk menelusuri dugaan praktik serupa. Menurut laporan ANTARA, Amran berterima kasih kepada Polri, termasuk Polres Jakarta Timur dan jajaran intelijen keamanan, yang bergerak cepat mengungkap dugaan ini.
Amran menyebut pelaku di Kayumanis dan di Cipinang berbeda, tetapi modusnya mirip. Ia juga menegaskan bahwa beras yang dipersoalkan adalah produksi dalam negeri, bukan beras impor. Menurut keterangan awalnya, beras itu diduga berasal dari gudang Bulog di Kelapa Gading. Keterangan tentang asal beras ini masih awal dan belum dikonfirmasi pihak lain.
Selisih harga dan nilai subsidi
SPHP adalah program pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras lewat penyaluran beras bersubsidi dengan harga eceran tertinggi. Menurut Mentan, beras SPHP seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram, atau sekitar Rp62.500 untuk kemasan 5 kilogram. Dalam dugaan ini, beras tersebut dibongkar, dikemas ulang, dan dijual sebagai beras premium sekitar Rp17.000 per kilogram. Amran menyebut subsidi pemerintah untuk beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram, dan ia sendiri meminta angka itu diperiksa kembali. Sasaran program adalah masyarakat berpendapatan terendah, yaitu kelompok desil 1 hingga 5.
Hitungan sederhana redaksi
Selisih harga yang disebut Mentan adalah Rp4.500 per kilogram (Rp17.000 dikurangi Rp12.500). Bila seluruh 600 ton dijual dengan selisih itu, nilainya sekitar Rp2,7 miliar. Pada subsidi Rp6.000 per kilogram, nilai subsidi untuk volume yang sama sekitar Rp3,6 miliar. Angka ini hanya ilustrasi dengan asumsi tersebut, bukan hasil penyidikan.
Pernyataan Mentan dan langkah hukum
Dalam kutipan ANTARA, Amran menyebut perbuatan itu amoral karena beras bersubsidi adalah jatah masyarakat miskin. Ia meminta kepolisian membongkar jaringan hingga ke akar dan menjatuhkan hukuman maksimal, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Ia juga menyebut praktik ini sabotase yang ikut mengerek harga beras di pasar. Klaim terakhir ini belum diuji dengan data independen, sebab harga beras dipengaruhi banyak faktor lain.
ANTARA juga memuat laporan bahwa Bareskrim Polri menyatakan akan mengusut kasus ini dan menindaklanjuti laporan Mentan kepada Kapolri. Mentan menilai produksi dan stok beras nasional yang kuat memberi kesempatan untuk memberantas mafia pangan, karena pemerintah tidak sedang tertekan kekurangan pasokan.
Yang belum jelas
Karena ini masih dugaan, beberapa hal berikut belum dapat dipastikan:
- Tanggapan pihak yang disebut. Redaksi belum menemukan pernyataan dari pengelola toko di Kayumanis maupun pihak di Cipinang. Hak jawab terbuka bagi mereka.
- Status hukum. Redaksi belum menemukan pengumuman penetapan tersangka. Berlaku asas praduga tak bersalah.
- Asal beras. Dugaan bahwa beras berasal dari gudang Bulog belum dikonfirmasi, dan redaksi belum menemukan keterangan resmi Bulog.
- Skala di Cipinang. Mentan memperkirakan skalanya bisa besar bila praktik berulang, tetapi angka pastinya belum diumumkan.
- Cara kerja. Bagaimana beras dibongkar dan dikemas ulang belum dijelaskan penyidik.
Mengapa kasus ini penting
Beras SPHP dirancang sebagai penyeimbang harga: dilepas ke pasar agar rumah tangga berpenghasilan rendah tetap bisa membeli beras terjangkau. Bila dugaan ini benar, tujuan itu gagal dua kali: subsidi tidak sampai ke sasaran, dan pembeli beras premium membayar lebih mahal untuk beras yang tidak sesuai klaim mutunya.
Kasus ini muncul ketika pemerintah menyatakan stok beras aman. Pekan ini kami memberitakan pasokan 25 juta ton yang disebut aman hingga Natal dan Tahun Baru, serta pernyataan Mentan tentang rantai pasok yang dinilai tidak beres.
Bagi konsumen dan pedagang beras
- Periksa label. Lihat nama produsen atau distributor, jenis mutu (medium atau premium), berat bersih, dan tanggal kemas. Waspadai kemasan tanpa identitas yang jelas.
- Bandingkan harga. Beras SPHP berharga acuan Rp12.500 per kilogram. Harga yang jauh berbeda dari kelas mutunya patut dipertanyakan.
- Pedagang: beli dari pemasok resmi, simpan faktur, jual beras SPHP sesuai harga acuan, dan jangan mengemas ulang sebagai jenis lain.
- Melapor. Bila menemukan dugaan serupa, catat lokasi, foto kemasan dan harga, lalu laporkan ke dinas perdagangan atau ketahanan pangan setempat, atau ke kepolisian.
Bagi petani padi
Dugaan ini terjadi di hilir, yaitu distribusi beras, bukan di tingkat petani, sehingga tidak langsung mengubah cara menanam atau menjual gabah. Meski begitu, ada beberapa hal yang patut diperhatikan:
- Pantau harga gabah. Bandingkan harga di penggilingan setempat dengan harga acuan pemerintah. Panduan membacanya ada di artikel cara membaca harga pangan: PIHPS, HET, HPP, dan harga petani.
- Jual lewat jalur resmi. Jual ke penggilingan atau mitra yang memberi nota, sehingga ada catatan transaksi.
- Catat selisih harga. Bila harga beras eceran naik tetapi harga gabah tetap, catat dan sampaikan lewat kelompok tani atau penyuluh agar menjadi bahan pembahasan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu beras SPHP?
SPHP adalah singkatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, program pemerintah yang menyalurkan beras bersubsidi dengan harga eceran tertinggi untuk menjaga harga di pasar tetap terkendali.
Apakah beras SPHP berbahaya dikonsumsi?
Belum ada keterangan yang menyebut beras itu berbahaya. Yang dipersoalkan adalah dugaan penyalahgunaan subsidi dan penjualan dengan klaim mutu yang tidak sesuai. Kebersihan beras yang dikemas ulang di tempat tidak resmi sebaiknya diperiksa pihak berwenang.
Apakah pemilik toko sudah dinyatakan bersalah?
Belum. Temuan ini masih dugaan dan proses hukumnya berjalan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan.
Poin penting
- Mentan melakukan sidak di dua lokasi di Jakarta Timur pada 28 Oktober 2026: Toko Beras Kayumanis dan Pasar Induk Beras Cipinang.
- Di Kayumanis, Mentan menyebut dugaan pengoplosan sekitar 600 ton beras SPHP yang dijual sebagai premium.
- Harga acuan SPHP Rp12.500 per kg, diduga dijual sekitar Rp17.000 per kg; Mentan menyebut subsidi Rp6.000 per kg.
- Semua masih dugaan; tanggapan pihak yang disebut dan status hukum belum ditemukan.
