Lewati ke konten utama
Bahasa
Cari Toko Tani
Beranda › Farm News
Indonesia · Lahan Pertanian

Mentan Janji Percepat Izin Pipa Gas yang Melintasi Lahan Sawah Setelah Bertemu Wamen ESDM

Kementerian Pertanian diminta menyelesaikan izin alih fungsi lahan untuk jalur pipa migas secepatnya, bila mungkin dalam sepekan. Luas sawah, lokasi, dan skema ganti rugi belum diumumkan.

Oleh Tim Redaksi Pondok Daun FarmRabu, 11 November 20265 menit baca
Pembangunan pipa gas melintasi lahan pertanian
Pembangunan pipa gas melintasi lahan pertanian. Foto ilustrasi. (Wikimedia Commons)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan mempercepat perizinan pembangunan pipa gas yang melintasi lahan sawah. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026), sehari setelah ia bertemu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Amran mengatakan sudah meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) memproses izin secepat mungkin, bahkan bila memungkinkan selesai dalam satu pekan.

Bagi petani, kabar ini penting karena menyangkut lahan sawah yang selama ini dilindungi ketat. Setiap perubahan fungsi sawah, sekecil apa pun, berpengaruh pada penghasilan keluarga tani yang menggarapnya. Di sisi lain, pemerintah menilai pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi adalah kebutuhan negara yang tidak bisa terus tertunda.

Apa yang dibahas dalam pertemuan

Menurut Wamen ESDM Yuliot Tanjung, pertemuan pada Senin (9/11/2026) membahas percepatan perizinan alih fungsi lahan pertanian. Latar belakangnya, sejumlah lahan persawahan berada di sekitar wilayah kerja minyak dan gas bumi, sehingga jalur pipa tidak bisa sepenuhnya menghindari sawah. Selama izin belum terbit, pembangunan jalur pipa di titik-titik tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Amran menegaskan bahwa dari sisi pertanian tidak ada masalah dengan pembangunan pipa tersebut. Ia menyebut proyek itu dikerjakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Karena itu, ia meminta proses di internal Kementan tidak berlarut-larut.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi mengenai berapa hektare sawah yang akan dilintasi pipa, di kabupaten mana saja, berapa panjang jalurnya, serta bagaimana skema ganti rugi atau pemulihan lahan bagi petani. Informasi itu biasanya baru jelas pada tahap teknis, ketika pemrakarsa proyek mengajukan dokumen ke pemerintah daerah dan instansi pertanahan.

Mengapa izin lahan sawah tidak sederhana

Lahan sawah di Indonesia dilindungi oleh beberapa lapis aturan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada prinsipnya melarang alih fungsi lahan pangan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B. Pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan umum, dengan sejumlah syarat, antara lain kajian kelayakan, rencana alih fungsi, pembebasan hak dari pemilik, dan penyediaan lahan pengganti.

Undang-undang itu juga mengatur besaran lahan pengganti. Untuk lahan beririgasi, lahan pengganti paling sedikit tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan. Untuk lahan reklamasi rawa, paling sedikit dua kali, dan untuk lahan tidak beririgasi paling sedikit satu kali. Ketentuan ini dibuat agar produksi pangan tidak berkurang karena pembangunan.

Selain itu, pemerintah menetapkan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk mengendalikan konversi sawah. Sawah yang masuk peta ini membutuhkan rekomendasi khusus sebelum fungsinya diubah. Proses rekomendasi inilah yang kerap memakan waktu karena melibatkan verifikasi lapangan, pemetaan, dan koordinasi antarinstansi.

Jaringan minyak dan gas bumi termasuk kategori infrastruktur yang dapat masuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Artinya, ada mekanisme hukum untuk membangunnya, tetapi mekanisme itu juga mewajibkan musyawarah dan ganti kerugian yang layak bagi pihak yang berhak, termasuk atas tanaman dan bangunan di atas tanah.

Pipa di bawah sawah: apa yang biasanya terjadi di lapangan

Bagian ini adalah gambaran umum, bukan rincian proyek yang sedang dibahas. Pipa gas umumnya ditanam di bawah permukaan tanah. Selama pemasangan, lahan selebar jalur kerja akan digali, sehingga tanaman di atasnya tidak bisa dipanen dan tanah lapisan atas terganggu. Setelah pipa tertanam dan tanah ditutup kembali, sebagian lahan di atas jalur pipa sering masih bisa ditanami tanaman semusim berakar dangkal, seperti padi atau sayuran.

Namun ada batasan. Di atas jalur pipa biasanya dilarang menanam pohon berakar dalam, menggali sumur, membangun bangunan permanen, atau melakukan pengolahan tanah yang terlalu dalam. Lebar jalur yang dibatasi dan aturan pemakaiannya ditetapkan oleh pengelola pipa. Karena itu, petani perlu tahu sejak awal apakah lahannya dibebaskan sepenuhnya atau hanya dipakai sebagian dengan hak lintas.

Gangguan lain yang sering dikeluhkan petani adalah rusaknya saluran irigasi dan pematang saat pekerjaan berlangsung. Jika saluran tersier terputus, sawah di hilir yang tidak dilintasi pipa pun bisa kekurangan air. Hal ini perlu dicatat dan dibicarakan sebelum pekerjaan dimulai.

Waktunya bersamaan dengan musim tanam

Percepatan izin ini datang ketika banyak daerah bersiap memasuki musim tanam rendeng. Kementan sendiri sedang mengejar luas tambah tanam padi untuk periode November 2026 hingga Maret 2027, sebagaimana dibahas dalam berita target tanam padi. Jika pekerjaan pipa berlangsung di tengah musim tanam, petani di jalur proyek berisiko kehilangan satu musim panen.

Karena itu, jadwal pekerjaan sebaiknya disesuaikan dengan kalender tanam setempat. Pekerjaan yang dilakukan setelah panen dan sebelum tanam berikutnya akan mengurangi kerugian. Hal ini dapat diusulkan petani melalui kelompok tani dan pemerintah desa.

Bagi petani pemilik atau penggarap lahan

Bagian ini analisis redaksi dan bukan nasihat hukum.

Yang masih perlu dijawab pemerintah

Percepatan izin dapat menguntungkan semua pihak jika disertai keterbukaan. Tanpa informasi yang jelas, petani di jalur proyek justru paling dirugikan karena tidak sempat menyesuaikan rencana tanam. Pondok Daun Farm akan memperbarui berita ini bila ada rincian resmi.

Poin penting

NichePertanian IndonesiaPadi & berasKebijakan pertanianKesuburan tanah
Kembali ke berita