Lewati ke konten utama
Bahasa
Cari Toko Tani
Beranda › Farm News
Karhutla · Penegakan hukum

198 orang jadi tersangka karhutla, izin lima pemegang konsesi dicabut

Polri memproses 247 laporan polisi karhutla perorangan dan 97 laporan korporasi. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 pemegang izin, termasuk pencabutan izin lima di antaranya.

Oleh Tim Redaksi Pondok Daun FarmSenin, 12 Oktober 20262 menit baca
Lahan hutan terdegradasi di Kalimantan
Lahan hutan terdegradasi di Kalimantan. Foto: Wikimedia Commons. Kredit, lisensi & sumber foto.

Selain memadamkan api, pemerintah juga menempuh jalur hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sampai awal pekan kedua Oktober 2026, ratusan laporan polisi diproses dan puluhan pemegang izin dikenai sanksi.

Laporan terhadap perorangan dan korporasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangani dan masih memproses 247 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan perorangan. Dari laporan itu, 198 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, 97 laporan polisi yang melibatkan korporasi juga sedang diproses.

Sanksi dari Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 subjek hukum. Rinciannya, 25 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Bentuk sanksinya:

Pernyataan pemerintah juga mencantumkan sanksi pidana terhadap 46 subjek hukum. Pemerintah menyatakan akan terus mengawasi konsesi yang terdampak kebakaran.

Dalam skala besar

Pada 10 Oktober, Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa pemerintah telah menerjunkan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk pengeboman air dan pengalihan cuaca. Penjelasan itu disampaikan kepada Malaysia menyusul percakapan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Asap karhutla dari Sumatra dan Kalimantan memang kerap menjadi isu lintas batas.

Di dalam negeri, langkah hukum juga datang dari warga. Media asing menyoroti warga Kalimantan Barat yang menggugat pemerintah terkait penanganan karhutla.

Pembakaran lahan berisiko hukum

Rangkaian penegakan hukum ini menjadi pengingat bahwa membakar lahan, termasuk untuk membuka kebun atau membersihkan sisa tanaman, dapat berujung proses pidana. Selain itu, api yang lepas kendali bisa merusak kebun tetangga, permukiman, dan kesehatan warga.

Alternatif bagi petani dan pekebun

Berikut saran umum dari redaksi sebagai alternatif membuka atau membersihkan lahan tanpa api:

NichePertanian IndonesiaKarhutla
← Kembali ke Kabar Pertanian

Berita lainnya