Lewati ke konten utama
Bahasa
Cari Toko Tani
Beranda › Farm News
Indonesia · Pangan

BI Fasilitasi 1.182 Sarana Pertanian di Jawa Tengah, Inflasi Oktober Turun ke 2,99 Persen

Bantuan berupa revitalisasi penggilingan padi, greenhouse, rumah burung hantu, hingga sumur dan pompa. Disparitas harga cabai rawit antardaerah di Jawa Tengah masih 66,2 persen.

Oleh Tim Redaksi Pondok Daun FarmJumat, 6 November 20263 menit baca
Penggilingan padi (selipan)
Penggilingan padi (selipan). Foto arsip. (Wikimedia Commons)

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Tengah memfasilitasi 1.182 unit atau paket sarana pertanian di Jawa Tengah sepanjang 2026. Hal ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan SIGAP 2026 di Kabupaten Magelang, Kamis (5/11).

Sarana yang difasilitasi meliputi:

Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup dengan intervensi harga, tetapi juga perlu memperkuat pasokan dari hulu. "Pengendalian inflasi membutuhkan program yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi ke depan," ujarnya, seperti dikutip Jatengpos.

Inflasi turun, tapi harga cabai antardaerah masih timpang

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada Oktober 2026 tercatat 2,99 persen, turun dari 3,18 persen pada September, dan masih dalam sasaran 2,5 ± 1 persen. Meski begitu, disparitas harga antardaerah masih tinggi: 66,2 persen untuk cabai rawit dan 52,3 persen untuk cabai merah. Artinya, harga cabai di satu kabupaten bisa jauh lebih mahal dibanding kabupaten lain di provinsi yang sama.

Komoditas yang perlu diwaspadai menurut rapat tersebut adalah beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng. Tekanan permintaan diperkirakan naik menjelang Natal dan Tahun Baru 2026/2027, lalu Ramadan dan Idulfitri 2027. Rapat juga mencatat potensi dampak El Niño terhadap pertanian.

Gubernur minta BUMD jadi pembeli hasil panen

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah daerah menjaga pasokan dan distribusi pangan, serta memanfaatkan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai pembeli (offtaker) hasil panen. Dari 33 daerah yang melapor, baru 13 daerah (sekitar 39 persen) yang menjalin kerja sama antardaerah dan 8 daerah (sekitar 24 persen) yang memberi dukungan ongkos angkut.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Fauzan Hasan, menekankan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan penguatan penyuluhan pertanian.

Bagi petani

Baca juga: inflasi Oktober 2026 dan komoditas penyumbangnya dan cara membaca data inflasi untuk petani.

Poin penting

NichePertanian IndonesiaCabaiPadi & berasHarga panganJawa Tengah
Kembali ke berita